3. QHSE Opinion

Pengendalian Resiko K3 ; PP 50/2012

imagesAda sebuah perdebatan menarik dalam satu rapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja /P2K3 yang rutin saya laksanakan. Perdebatan yang terjadi antar peserta rapat, terkait dengan ” Hukuman bagi Para Pelanggar Norma K3 “. Latar belakang masalahnya adalah banyaknya karyawan yang dijumpai di tempat kerja mengabaikan norma-norma K3 yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, sebagai contoh tidak pakai Alat Pelindung Diri / APD. Padahal perusahaan sudah menyediakan dan memberikan APD kepada karyawan.

Seorang rekan saya berpendapat, perlunya hukuman berupa Surat Peringatan / SP untuk para karyawan yang mbandel alias tidak taat dalam menggunakan APD tersebut. Seorang rekan saya yang lain berpendapat belum perlu hukuman bagi karyawan tersebut karena sosialisasi K3 belum sepenuhnya berjalan maksimal. Perdebatan tersebut cukup panjang terjadi. Saya pun mencoba menengahi dengan memberikan konsep dasar dalam melakukan Risk Control / pengendalian resiko di tempat kerja.

Dalam keterangan yang termuat pada Lampiran 1. Peraturan Pemerintah no 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja bahwasanya dalam kegiatan pelaksanaan Rencana K3 paling sedikit meliputi :

1. Tindakan Pengendalian

Tindakan Pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Tindakan pengendalian dilakukan melalui:

1) pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi, subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi;

2) pendidikan dan pelatihan;

3) insentif, penghargaan dan motivasi diri;

4) evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan etiologi; dan

5) penegakan hukum.

Yah….ternyata di point no 5 ada penegakan hukum. Artinya pemberian hukuman terhadap para pelanggar norma K3 di tempat kerja dapat secara syah diberikan. Tentunya hukuman tersebut, dalam rangka melakukan pengendalian resiko terhadap bahaya yang ada. Namun harus dicatat, terdapat 4 metode yang lain seperti keterangan diatas yang perlu kita perhatikan. Penegakan hukum menurut saya adalah sebagai pilihan terakhir dari metode pengendalian resiko di tempat kerja.

P2K3 mempunyai kepanjangan PANITIA PEMBINA….artinya dibentuknya P2K3 lebih ditekankan adalah pendekatan PEMBINAAN dalam upaya untuk mencegah dan atau mengurangi kecelakaan kerja, bukan PENINDAKAN. Hal ini disebabkan, untuk membentuk budaya peduli K3 di tempat kerja, bukanlah perkara yang mudah. Perlu pendekatan PEMBINAAN K3 berkelanjutan seperti point 2 dan 3 seperti diatas yang dilakukan secara konsisten. Pembinaan yang berkelanjutan akan sedikit demi sedikit meningkatan kesadaran / kepedulian para karyawan akan pentingnya K3.

Akhirnya perdebatan antar rekan kerja saya pun bisa dituntaskan dengan indah🙂 alhamduliah…

Terima Kasih,

Andi wahyudin

 

About andi wahyudin

Spesialist for Quality , Health, Safety & Environment ( QHSE) Rubber & Palm Oil Plantations

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: